1.Untuk Pengguna E-mail dilarang menggunakan layanan email untuk
tujuan yang tidak penting seperti mengirim email penipuan, mengancam
seseorang, atau melecehkan seseorang dengan berkata kotor dan untuk
Register ke situs berbau Pornografi.
2.Untuk menghindari gagalnya email baru masuk ke mailbox, setiap
pengguna diharapkan untuk memperhatikan mailboxnya agar tetap berada di
bawah kuota.
3. Gunakan id atau biodata yang benar untuk E-MAIL anda jadi jika ada
suatu hal yang tidak diinginkan bisa di tindak lanjuti oleh hukum.
4.Jika Anda meneruskan atau mengirimkan kembali suatu pesan yang Anda terima (secara langsung), jangan ubah kata-katanya.
5.Jika Anda hendak mengirimkan kembali suatu pesan yang diperoleh
secara pribadi ke sebuah grup/ kelompok, mintalah ijin kepada pengirim
pesan tersebut terlebih dahulu
6.Berikan atribut yang tepat dan sesuai.
Senin, 18 Juni 2012
Pengelolaan Sampah DKI Akan Gunakan Hi-Tech
Sampah menjadi salah satu masalah serius perkotaan di Kota Jakarta
selain banjir dan kemacetan jalan. Pemerintah sendiri mentargetkan pada
2006 nanti masalah sampah sudah dapat diselesaikan secara menyeluruh dan
untuk merealisasikan gagasan itu dibutuhkan dana Rp 1,2 triliun.
Dana tersebut diantaranya untuk membuat mesin penghancur sampah dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi yang akan dipadukan dengan konsep korporasi. Selama ini, masalah sampah di Jakarta masih ditangani di Bantargebang, Bekasi. Hanya saja, tidak mungkin selamanya sampah akan dibuang di sana karena lama-kelamaan sampah makin penuh sementara tempatnya terbatas.
“Untuk itu ke depannya kita akan mencoba menerapkan teknologi tinggi untuk menangani sampah dan terus memadukannya dengan konsep korporasi,” jelas Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Fauzi Bowo, kemarin (18/5).
Penerapan tehnologi tinggi (incenerator) ini bisa saja mengadopsi beberapa negara maju seperti Singapura dalam mengelola sampah. Di Singapura, pembuangan sampah berada di tengah kota namun tidak menimbulkan bau dan residu yang mengganggu lingkungan. Itu karena mereka menggunakan tehnologi tinggi yang mesinnya mampu menghancurkan sampah.
Sementara itu, untuk konsep korporasi saat ini sudah diterapkan. Maksudnya, penanganan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah, namun harus melibatkan semua daerah. Konsep ini juga sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membentuk korporasi antardaerah di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto telah membuat program penanganan sampah melalui program WJEMP (West Java Enviromental Project) dengan ruang lingkup Jawa Barat dan Jabodetabek.
Selama ini, Pemrov DKI Jakarta telah menerapkan konsep korpoasi antardaerah dengan melibatkan Pemkot Bekasi. Teknisnya, kedua daerah sepakat menunjuk sebuah perusahaan yang bertugas melakukan pengelolaan sampah di Bekasi. Dan disepakati, Jakarta mengeluarkan biaya sebesar Rp 53 ribu per ton sampah yang dibawa ke Bantargebang.
Jakarta selama ini menghasilkan sampah 6 ribu ton setiap harinya. Sebagia besar sampah diproduksi dari kalangan rumah tangga, pasar, perkantoran dan industri. Jika tidak ada pengelolaan sampah yang benar, maka akan menghasilkan gunung sampah yang tinggi, menjadi sumber bibit penyakit dan membuat lingkungan yang kumuh.
Untuk segera merealisasikan proyek tersebut, kemarin Gubernur Sutiyoso dengan jajarannya juga langsung menggelar rapat untuk membahas hal itu. Rapat di ruang gubernur itu melibatkan Asisten Pembangunan Heri Sanjoyo, Kabiro Administrasi Sarana dan Prasarana M. Tauhid, serta staf dari Dubes RI di Singapura. Inti dari pertemuan itu pemaparan saja dan untuk tindaklanjutnya akan dibahas dikemudian
Dana tersebut diantaranya untuk membuat mesin penghancur sampah dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi yang akan dipadukan dengan konsep korporasi. Selama ini, masalah sampah di Jakarta masih ditangani di Bantargebang, Bekasi. Hanya saja, tidak mungkin selamanya sampah akan dibuang di sana karena lama-kelamaan sampah makin penuh sementara tempatnya terbatas.
“Untuk itu ke depannya kita akan mencoba menerapkan teknologi tinggi untuk menangani sampah dan terus memadukannya dengan konsep korporasi,” jelas Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Fauzi Bowo, kemarin (18/5).
Penerapan tehnologi tinggi (incenerator) ini bisa saja mengadopsi beberapa negara maju seperti Singapura dalam mengelola sampah. Di Singapura, pembuangan sampah berada di tengah kota namun tidak menimbulkan bau dan residu yang mengganggu lingkungan. Itu karena mereka menggunakan tehnologi tinggi yang mesinnya mampu menghancurkan sampah.
Sementara itu, untuk konsep korporasi saat ini sudah diterapkan. Maksudnya, penanganan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah, namun harus melibatkan semua daerah. Konsep ini juga sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membentuk korporasi antardaerah di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto telah membuat program penanganan sampah melalui program WJEMP (West Java Enviromental Project) dengan ruang lingkup Jawa Barat dan Jabodetabek.
Selama ini, Pemrov DKI Jakarta telah menerapkan konsep korpoasi antardaerah dengan melibatkan Pemkot Bekasi. Teknisnya, kedua daerah sepakat menunjuk sebuah perusahaan yang bertugas melakukan pengelolaan sampah di Bekasi. Dan disepakati, Jakarta mengeluarkan biaya sebesar Rp 53 ribu per ton sampah yang dibawa ke Bantargebang.
Jakarta selama ini menghasilkan sampah 6 ribu ton setiap harinya. Sebagia besar sampah diproduksi dari kalangan rumah tangga, pasar, perkantoran dan industri. Jika tidak ada pengelolaan sampah yang benar, maka akan menghasilkan gunung sampah yang tinggi, menjadi sumber bibit penyakit dan membuat lingkungan yang kumuh.
Untuk segera merealisasikan proyek tersebut, kemarin Gubernur Sutiyoso dengan jajarannya juga langsung menggelar rapat untuk membahas hal itu. Rapat di ruang gubernur itu melibatkan Asisten Pembangunan Heri Sanjoyo, Kabiro Administrasi Sarana dan Prasarana M. Tauhid, serta staf dari Dubes RI di Singapura. Inti dari pertemuan itu pemaparan saja dan untuk tindaklanjutnya akan dibahas dikemudian
SANKSI YANG DIBERIKAN PADA PELANGGARAN KODE ETIK PENGGUNAAN HITECH
sangsi yang akan diberikan kepada orang atau kelompok yang melakukan
spaming atau phising tersebut yaitu berupa sebuah
peringatan keras,dengan memblokir akun tersebut sementara atau yang
paling berat adalah diblokir permanen. Akan tetapi Sanksi yang diberikan
akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Untuk pelanggaran yang
tergolong ringan, sanksi yang diberikan berupa peringatan, dan untuk
pelanggaran yang tergolong berat akan dikenakan sangsi berupa
pemblokiran permanen.
TOR
LATAR BELAKANG
Masalah :
Belum tersedianya suatu sistem management terkomputerisasi yang
mampu menampung data – data penyelenggara telekomunikasi, yang
dimaksud meliputi jumlah penerimaan setiap penyelenggara
telekomunikasi, jenis izin yang dimiliki dan alamat setiap penyelenggara.
Solusi :
Memperbanyak penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan atau
memperbaharui sistem yang lama menjadi sistem yang baru yang lebih
terkomputerisasi dalam telekomunikasi.
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a . bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila da Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam
upaya memperkukuh persatuan dan kesatuaan bangsa,memperlancar
kegiatan pemerintahan,mendukung terciptanya tujuan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya,serta meningkatkan hubungan antar
bangsa; c bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi
telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang
mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang tehadap
telekomunikasi; d. bahwa segala sesuatu yan berkaitan dengan perubahan
mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap
telekomunikasi tersebut,perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali
penyelenggara telekomunikasi nasional bahwa sehubungan dengan hal-hal
tersebut diatas,maka Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang
Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi,sehingga perlu diganti;
Mengingat: Pasal 5 ayat (1),Pasal20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam
pelayanan,pengaturan , dan perlindungan masyarakat, pengelolaan
kekayaan Negara,serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka
pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang
-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan
Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b.bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang
berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum
dan ketertiban administrasi keuangan Negara;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan
keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan
wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandan perlu
melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan
Pajak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur
kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal
3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika;
~ PM KOMINFO No. 22 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksaan tarif atas
PNBP dari pungutan BHP telekomunikasi
· Berdasarkan undang- undang yang telah disebutkan diatas, saling
ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu tentang adanya
penyesuaian tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku di Departemen Komunikais dan Informatika Republik
Indonesia.
TUJUAN
Tujuan pengembangan sistem informasi managemen untuk laporan
online, berkaitan dengan latar belakang yang dibuat karena sistem ini
dibuat untuk menghasilkan sistem manajemen yang terkomputerisasi, hal
ini dilakukan karena peningkatan jumlah penerimaan BHP telekomunikasi
dan peningkatan jumlah penyelenggara telekomunikasi. Data
penyelenggara meliputi jumlah penerimaan setia penyelenggara
telekomunikasi, jenis izin yang dimiliki, alamat setiap penyelenggara
telekomunikasi. Dan tujuan tersebut tetap mengacu pada dasar hukum
yang berlaku.
RUANG LINGKUP
· Melakukan inventarisasi penyelenggara telekomunikasi yang telah
memiliki izin penyelenggara telekomunikasi.
· Mengumpulkan dan menganalisa terhadap data-data
penyelenggaraan telekomunikasi yang berkaitan dengan PNBP BHP
Telekomunikasi
· Mengumpulkan update peraturan yang berkaitan dengan PNBP BHP
Telekomunikasi.
· Melakukan pengadaan perangkat yang berkaitan dengan
pengembangan system informasi manajemen BHP Telekomunikasi
· Menyusun model desain system manajemen BHP Telekomunikasi.
· Membangun perangkat lunak dalam rangka manajemen
administrasi BHP Telekomunikasi dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
· Menyusun buku panduan system manajemen BHP Telekomunikasi.
· Melakukan instalasi perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software).
· Melakukan pemasukan data-data penyelenggara telekomunikasi.
· Melaksanakan pelatihan hasil pengembangan sistem.
SPESIFIKASI PERANGKAT ( Keras dan Lunak )
N
o
Nama perangkat Jumah
A Perangkat Keras
Server 2 unit
Prosesor 2 GHz 4MB, 4.8 GT/s, DDR3-800
Memory 4 GB RDIMM DDR3-1333
VGA 32 Mb
Harddisk- 250 Gb
Monitor server 19”, 1280 x 1024, 0.294mm,
5ms, 800:1,300
2 unit
PC Client 3 unit
Prosesor 2,66 GHz FSB 1333, 4MB
Memory 2 GB DDR 3
Harddisk 500Gb
VGA 512 Mb
DVD ROM 16x DVD-R/ RW
Monitor 18.5” LCD
Sistem Operasi – setara windows
Notebook 3 unit
Prosesor 2.00 GHz, FSB 533, Cache 512 KB
Memory 2 GB DDR2 SDRAM PC-6400
Harddisk 64 Gb
VGA- Shared max 128 MB
Monitor 8” WXGA
DVD- Write 8x, CD ROM write 24x (external) 3 unit
Sistem operasi - setara windows
Printer serbaguna, A4, 1200x600 DPI, 22ppm
print, 600x1200 DPI scan, 22cpm copy, ray
1# 250, 33.6Kbps modem fax, duplex NIC,
USB.
1 unit
Firewall 50 user, 8 port 1 buah
Router-Broadband, 4 port UTP, 10/100Mbps
Switch LAN
2 unit
Hub 8 port 10/100/1000 base-T 2 unit
UPS ( battery cadangan ) – 750 VA 3 unit
Stabillizer- 600 VA 4 unit
Kabel- UTP ( roll ) 2 roll
B Perangkat Lunak
Pemprograman- SQL server 2008 untuk 5
user (Full version)
1 buah
Sistem operasi server standar 2008 min 3
user (full version)
1buah
Aplikasi perkantoran setara Microsoft Office 6 buah
Antivirus untuk server 2 buah
Antivirus untuk pc client dan notebook 6 buah
TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG
N
o
Tenaga Jumlah Pengalaman
( tahun )
Tenaga Ahli
Project Manager 2 10
Ahli Informatika 2 9
Ahli Jaringan 2 8
Ahli Akutansi 3 8
Ahli Statistik 2 10
Tenaga Pendukung
Teknisi 5 3-4
Sekretaris 2 3-
Masalah :
Belum tersedianya suatu sistem management terkomputerisasi yang
mampu menampung data – data penyelenggara telekomunikasi, yang
dimaksud meliputi jumlah penerimaan setiap penyelenggara
telekomunikasi, jenis izin yang dimiliki dan alamat setiap penyelenggara.
Solusi :
Memperbanyak penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan atau
memperbaharui sistem yang lama menjadi sistem yang baru yang lebih
terkomputerisasi dalam telekomunikasi.
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a . bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila da Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam
upaya memperkukuh persatuan dan kesatuaan bangsa,memperlancar
kegiatan pemerintahan,mendukung terciptanya tujuan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya,serta meningkatkan hubungan antar
bangsa; c bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi
telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang
mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang tehadap
telekomunikasi; d. bahwa segala sesuatu yan berkaitan dengan perubahan
mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap
telekomunikasi tersebut,perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali
penyelenggara telekomunikasi nasional bahwa sehubungan dengan hal-hal
tersebut diatas,maka Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang
Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi,sehingga perlu diganti;
Mengingat: Pasal 5 ayat (1),Pasal20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam
pelayanan,pengaturan , dan perlindungan masyarakat, pengelolaan
kekayaan Negara,serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka
pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang
-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan
Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b.bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang
berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum
dan ketertiban administrasi keuangan Negara;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan
keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan
wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandan perlu
melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan
Pajak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur
kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal
3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika;
~ PM KOMINFO No. 22 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksaan tarif atas
PNBP dari pungutan BHP telekomunikasi
· Berdasarkan undang- undang yang telah disebutkan diatas, saling
ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu tentang adanya
penyesuaian tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku di Departemen Komunikais dan Informatika Republik
Indonesia.
TUJUAN
Tujuan pengembangan sistem informasi managemen untuk laporan
online, berkaitan dengan latar belakang yang dibuat karena sistem ini
dibuat untuk menghasilkan sistem manajemen yang terkomputerisasi, hal
ini dilakukan karena peningkatan jumlah penerimaan BHP telekomunikasi
dan peningkatan jumlah penyelenggara telekomunikasi. Data
penyelenggara meliputi jumlah penerimaan setia penyelenggara
telekomunikasi, jenis izin yang dimiliki, alamat setiap penyelenggara
telekomunikasi. Dan tujuan tersebut tetap mengacu pada dasar hukum
yang berlaku.
RUANG LINGKUP
· Melakukan inventarisasi penyelenggara telekomunikasi yang telah
memiliki izin penyelenggara telekomunikasi.
· Mengumpulkan dan menganalisa terhadap data-data
penyelenggaraan telekomunikasi yang berkaitan dengan PNBP BHP
Telekomunikasi
· Mengumpulkan update peraturan yang berkaitan dengan PNBP BHP
Telekomunikasi.
· Melakukan pengadaan perangkat yang berkaitan dengan
pengembangan system informasi manajemen BHP Telekomunikasi
· Menyusun model desain system manajemen BHP Telekomunikasi.
· Membangun perangkat lunak dalam rangka manajemen
administrasi BHP Telekomunikasi dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
· Menyusun buku panduan system manajemen BHP Telekomunikasi.
· Melakukan instalasi perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software).
· Melakukan pemasukan data-data penyelenggara telekomunikasi.
· Melaksanakan pelatihan hasil pengembangan sistem.
SPESIFIKASI PERANGKAT ( Keras dan Lunak )
N
o
Nama perangkat Jumah
A Perangkat Keras
Server 2 unit
Prosesor 2 GHz 4MB, 4.8 GT/s, DDR3-800
Memory 4 GB RDIMM DDR3-1333
VGA 32 Mb
Harddisk- 250 Gb
Monitor server 19”, 1280 x 1024, 0.294mm,
5ms, 800:1,300
2 unit
PC Client 3 unit
Prosesor 2,66 GHz FSB 1333, 4MB
Memory 2 GB DDR 3
Harddisk 500Gb
VGA 512 Mb
DVD ROM 16x DVD-R/ RW
Monitor 18.5” LCD
Sistem Operasi – setara windows
Notebook 3 unit
Prosesor 2.00 GHz, FSB 533, Cache 512 KB
Memory 2 GB DDR2 SDRAM PC-6400
Harddisk 64 Gb
VGA- Shared max 128 MB
Monitor 8” WXGA
DVD- Write 8x, CD ROM write 24x (external) 3 unit
Sistem operasi - setara windows
Printer serbaguna, A4, 1200x600 DPI, 22ppm
print, 600x1200 DPI scan, 22cpm copy, ray
1# 250, 33.6Kbps modem fax, duplex NIC,
USB.
1 unit
Firewall 50 user, 8 port 1 buah
Router-Broadband, 4 port UTP, 10/100Mbps
Switch LAN
2 unit
Hub 8 port 10/100/1000 base-T 2 unit
UPS ( battery cadangan ) – 750 VA 3 unit
Stabillizer- 600 VA 4 unit
Kabel- UTP ( roll ) 2 roll
B Perangkat Lunak
Pemprograman- SQL server 2008 untuk 5
user (Full version)
1 buah
Sistem operasi server standar 2008 min 3
user (full version)
1buah
Aplikasi perkantoran setara Microsoft Office 6 buah
Antivirus untuk server 2 buah
Antivirus untuk pc client dan notebook 6 buah
TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG
N
o
Tenaga Jumlah Pengalaman
( tahun )
Tenaga Ahli
Project Manager 2 10
Ahli Informatika 2 9
Ahli Jaringan 2 8
Ahli Akutansi 3 8
Ahli Statistik 2 10
Tenaga Pendukung
Teknisi 5 3-4
Sekretaris 2 3-
Permasalahan project TI di indonesia
Permasalahan project TI di indonesia
Permasalahan Sistem
Setiap sistem informasi akan menemui masalah, tanpa perduli seberapa baiknya
sistem tersebut dibuat. Ada beberapa hal yang menyababkan sistem informasi mempunyai
masalah, diantaranya karena :
Waktu (overtime).
Lingkungan sistem yang berubah.
Perubahan prosedur operasional.
·
·
·
Perbaikan dari masalah sistem informasi disebut dengan maintenance programming,
yang mencakup tentang tanggapan terhadap masalah sistem dan penambahan fungsi baru ke
sistem. Maintenance programming mencakup 60 sampai 90 persen dari programming budget
dan menunjukkan apakah sistem informasi yang memburuk perlu diganti atau dipertahankan
dengan melakukan perbaikan kecil (minor).
Masalah sistem informasi berhungan dengan karakteristik informasi, yaitu :
Relevansi (relevancy).
Keakuratan (accuracy), yang memiliki faktor : kelengkapan (completeness),
kebenaran (correctness), dan keamanan (security).
Ketepatan waktu (timeliness).
Ekonomi (economy), yang memiliki faktor : sumber daya (resources) dan
biaya (cost).
Efisiensi (eficiency).
Dapat dipercaya (reliability).
Kegunaan (usability).
·
·
·
·
·
·
·
Relevansi (relevancy)
Hasil dari sistem informasi harus dapat digunakan untuk kegiatan managemen
ditingkat operasional, taktis dan strategik. Jika tidak dapat digunakan, informasi tersebut
layak untuk tidak diperhatikan lagi.
Beberapa gejala dari informasi yang tidak lagi relevan, antara lain :
Banyak laporan yang isinya terlalu panjang
Laporan tidak digunakan oleh pihak yang menerimanya.
Permintaan informasi tidak tersedia dalam SI.
Sebagai laporan yang tersedia tetapi tidak diminta/dibutuhkan.
Bertumpuknya keluhan-keluhan pemakai ketika laporan tidak diproduksi
dan disebarluaskan.
·
·
·
·
·
Kelengkapan (completeness)
Data tidak hanya di input dengan benar saja, tetapi kelengkapan data juga harus di
perhatikan. Apabila sebuah sistem informasi hanya memiliki kurang dari 90% keakuratan
data maka sistem tersebut tidaklah efektif.
Berikut beberapa gejala ketidaklengkapan (incompleteness).
Sebagian data dikembalikan ke pemakai karena sumber
dokumennya atau isian formulirnya tidak lengkap.
Pengawas data menunjukkan sebuah atau lebih isian field yang
tidak diisi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan.
·
·
Bagian pemasukan data menelepon ke pemakai untuk mengklarifikasikan
data dari sumber-sumber dokumennya.
·
Kebenaran (correctness)
Kebenaran biasanya dipikir sebagai keakuratan. Semua data dari field harus
dimasukkan secara benar.
Berikut gejala dari ketidakbenaran, antara lain :
Total kesalahan transaksi mengalami kenaikan dibanding kualitasnya.
Permintaan untuk perubahan program mengalami kenaikan.
Masalah yang terjadi setelah akhir hari kerja normal mengalami kenaikan.
Jumlah kesalahan kritis mengalami kenaikan.
Sebagai contoh adalah kesalahan saldo hutang nasabah dapat mengurangi
masukan kas, sehingga membuat nasabah mengalami ketidakpuasan.
·
·
·
·
Keamanan (security)
Seringkali informasi dikirimkan ke setiap orang yang membutuhkannya. Pengawasan
keamanan adalah struktur pengecekan untuk memutuskan jika informasi yang sensitif
ditujukan kepada pemakai yang tidak sah.
Ketepatan waktu (timeliness)
Beberapa gejala yang menunjukkan masalah ketepatan waktu :
Keluaran (throughput) sistem informasi mengalami penurunan.
Troughput adalah tingkat proses transaksi sampai akhir waktu yang bebas kesalahan.
Tumpukan pemasukan data mengalami kenaikan.
Sebuah tumpukan pemasukan data terjadi ketika data transaksi tidak langsung
dimasukkan pada saat itu (ditunda/tertunda).
Keluhan tentang lambatnya sistem membuat laporan mengalami kenaikan.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan program mengalami kenaikan.
Banyaknya keluhan dari pemakai tentang kesulitan dalam menghubungi staff
pemeliharaan program dan staff operasinya.
·
·
·
·
·
Ekonomi (economy)
Biaya dari sebuah sistem informasi akan mengalami kenaikan sesuai dengan
berjalannya waktu. Meskipun ada beberapa biaya yang mengalami penurunan, dan sebagian
akan naik Banyak hal yang menunjukkan kenaikan biaya, seperti konsultan pemeliharaan
hardware dan program, dan sebagainya. Banyak organisasi merekrut konsultan sebagai
programmer atau analis selama proyek.
Untuk jangka pendek secara drastis akan menaikkan biaya tenaga kerja, tetapi untuk
jangka panjang mengurangi biaya karena mempertimbangkan keuntungan sistem informasi
yang didapat.
Efisiensi (eficiency)
Efisiensi adalah berapa banyak produksi meningkat karena tambahan unit sumber
daya dalam proses produksinya. Untuk contoh, sebuah perusahaan mengeluarkan $500.000
untuk sistem inventory. Penjualan mengalami kenaikan $100.000 sebagai hasil dari sistem baru
tersebut. Efisiensi dari sistem tersebut adalah :
100.000
——————- = 20%
500.000
Disini beberapa rasio yang dapat dihitung dan dianalisa, antara lain :
Keluaran / nilai uang (trougput/dollar).
Keluaran / waktu untuk memasukkan data (trougput/data entry hours worked).
Transaksi tanpa kesalahan/waktu (errorless transaction/hours).
Kesalahan yang dibetulkan/nilai uang (errors corrected/dollar).
Perubahan program/jumlah programmer (program changes/number of
programmers).
Biaya kertas/transaksi (paper costs/transaction).
·
·
·
·
·
·
Dapat dipercaya (reliability)
Sebuah indikator penting dari sistem informasi yang adalah dengan memperhatikan
masalah reliabilitasnya. Beberapa gejala tentang masalah reliabilitas, antara lain :
Computer downtime, yaitu sistem informasi bekerja dengan baik ketika komputernya
bagus, kemudian komputer mengalami penurunan.
Banyaknya karyawan mengalami pergantian (turnover), yaitu tingkat rata-rata
karyawan bekerja dengan baik keluar, dan karyawan baru ditraining.
Waktu perbaikan kesalahan program, yaitu pemakai tidak dapat memperkirakan
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah kesalahan informasi,
barangkali satu jam atau empat minggu.
Biaya, yaitu tingginya varian rata-rata biaya setiap bulannya. Tumpukan
transaksi, yaitu jumlah transaksi yang tertunda atau ditolak.
·
·
·
·
·
· Rata-rata kesalahan, yaitu rata-rata kesalahan yang tidak dapat
diprediksi, sehingga perlu menguranginya.
Kegunaan (usability)
sebuah sistem haruslah dirancang sesuai dengan kebutuhan. Jika sistem sulit
digunakan, berarti adalah masalah dalam sistem itu sendiri.
Beberapa gejala yang menunjukkan sedikit kegunaan (poor usability) sistem, antara
lain :
Lamanya waktu pelatihan bagi pemakai pemula.
Tingginya rata-rata kesalahan yang terjadi.
Naiknya keluhan-keluhan pemakai.
Naiknya kemangkiran dari sebagian pemakai komputer.
·
·
·
·
Information systems backlog
Tumpukan pemasukan data adalah sebuah kondisi dimana transaksi yang datang tidak
langsung dimasukkan (posted) ke record pada awal hari kerja berikutnya. Tujuan uatma dari
sistem informasi bisnis adalah menyimpan sumber daya (to keep track of resources),
sehingga kegagalan memperbarui (to update) sumber daya record adalah sebuah masalah sistem
yang serius.
Sebagai analis, adalah penting untuk mengetahui apa yang menyebabkan
tumpukan (backlogs) dan masalah-masalah yang sebabkan systems backlogs.
Terdapat 5 alasan mengapa sebuah tumpukan masalah sistem informasi dapat terjadi :
terjadi
Volume transaksi mengalami kenaikan (transaction volume increase).
Penurunan kinerja (decreasing performance).
Pergantian karyawan yang tinggi (employee turnover).
System downtime.
Transaction variances.
·
·
·
·
·
Beberapa masalah backlogs menyebabkan beberapa kekacauan, antara lain :
Menumpuknya rekord-rekord (lack of record currency).
Kenaikan rata-rata kesalahan (increased error rates).
Kenaikan biaya (increased costs).
Kenaikan pergantian karyawan (increased employee turnover).
·
·
·
·
Deteksi sumber-sumber masalah sistem informasi :
Keluhan pemakai (user complaints).
Perhatian top manajemen (top management concerns)
Penunjuk jalan (scouting).
Pengawas pemakai (user surveys).
Pengawas (audits).
Pengukur kinerja sistem (performance measurement systems).
·
·
·
·
·
·
Laporan awal masalah
Banyaknya catatan-catatan (logs) masalah-masalah laporan dapat digunakan oleh
sistem analis untuk studi awal (preliminary study). Studi ini memutuskan jika laporan atau
deteksi masalah adalah cukup serius untuk menjamin perhatian lebih lanjut dan perhatian apa
saja yang perlu untuk dilakukan.
Analis menyiapkan sebuah laporan awal masalah yang mencakup 4 elemen berikut:
Source, dari mana sumber masalah informasi berasal.
Nature, sebuah deskripsi singkat tentang sumber masalah.
Detailed analysis, pengembangan secara teknis dari masalah (problem nature).
Recommendation, sejauh mana solusi dari masalah akan dikembangkan.
·
·
·
·
Tipe recommendation, terdiri dari :
Masalahnya kecil dan kebutuhan pemeliharaan.
Masalahnya membutuhkan kemampuan sistem.
Masalahnya serius sehingga perlu analisis detail. Rekomendasi ini dimulai dari system
development life cycle. Detail analisis memutuskan apakah
·
·
·
sistem saat ini perlu diganti dengan sistem informasi yang baru.
CONTOH MASALAH PROJECT TI DI INDONESIA
1. Hubungan antara ketidakpastian proyek dan bahwa proyek harus menciptakan suatu
produk atau jasa yang unik. Setiap proyek yang dikerjakan haruslah tepat sasaran dan
memiliki tujuan yang unik, namun bukanlah hal mudah untuk mendefinisikan
sasarannya serta memprediksikan jangka waktu dari pengerjaan proyek tersebut beserta
berapa banyak biaya yang harus di keluarkan. Hal tersebut adalah sumber dari
ketidakpastian sehingganya perlulah dilakukan tata kelola proyek sehingga hal tersebut
dapat diatasi dengan baik. Terutama jika dalam proyek tersebut memasukkan teknologi
baru. Dengan begitu proyek haruslah menghasilkan suatu produk yang unik dan akan
mempunyai manfaat bagi penggunanya.
Permasalahan Sistem
Setiap sistem informasi akan menemui masalah, tanpa perduli seberapa baiknya
sistem tersebut dibuat. Ada beberapa hal yang menyababkan sistem informasi mempunyai
masalah, diantaranya karena :
Waktu (overtime).
Lingkungan sistem yang berubah.
Perubahan prosedur operasional.
·
·
·
Perbaikan dari masalah sistem informasi disebut dengan maintenance programming,
yang mencakup tentang tanggapan terhadap masalah sistem dan penambahan fungsi baru ke
sistem. Maintenance programming mencakup 60 sampai 90 persen dari programming budget
dan menunjukkan apakah sistem informasi yang memburuk perlu diganti atau dipertahankan
dengan melakukan perbaikan kecil (minor).
Masalah sistem informasi berhungan dengan karakteristik informasi, yaitu :
Relevansi (relevancy).
Keakuratan (accuracy), yang memiliki faktor : kelengkapan (completeness),
kebenaran (correctness), dan keamanan (security).
Ketepatan waktu (timeliness).
Ekonomi (economy), yang memiliki faktor : sumber daya (resources) dan
biaya (cost).
Efisiensi (eficiency).
Dapat dipercaya (reliability).
Kegunaan (usability).
·
·
·
·
·
·
·
Relevansi (relevancy)
Hasil dari sistem informasi harus dapat digunakan untuk kegiatan managemen
ditingkat operasional, taktis dan strategik. Jika tidak dapat digunakan, informasi tersebut
layak untuk tidak diperhatikan lagi.
Beberapa gejala dari informasi yang tidak lagi relevan, antara lain :
Banyak laporan yang isinya terlalu panjang
Laporan tidak digunakan oleh pihak yang menerimanya.
Permintaan informasi tidak tersedia dalam SI.
Sebagai laporan yang tersedia tetapi tidak diminta/dibutuhkan.
Bertumpuknya keluhan-keluhan pemakai ketika laporan tidak diproduksi
dan disebarluaskan.
·
·
·
·
·
Kelengkapan (completeness)
Data tidak hanya di input dengan benar saja, tetapi kelengkapan data juga harus di
perhatikan. Apabila sebuah sistem informasi hanya memiliki kurang dari 90% keakuratan
data maka sistem tersebut tidaklah efektif.
Berikut beberapa gejala ketidaklengkapan (incompleteness).
Sebagian data dikembalikan ke pemakai karena sumber
dokumennya atau isian formulirnya tidak lengkap.
Pengawas data menunjukkan sebuah atau lebih isian field yang
tidak diisi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan.
·
·
Bagian pemasukan data menelepon ke pemakai untuk mengklarifikasikan
data dari sumber-sumber dokumennya.
·
Kebenaran (correctness)
Kebenaran biasanya dipikir sebagai keakuratan. Semua data dari field harus
dimasukkan secara benar.
Berikut gejala dari ketidakbenaran, antara lain :
Total kesalahan transaksi mengalami kenaikan dibanding kualitasnya.
Permintaan untuk perubahan program mengalami kenaikan.
Masalah yang terjadi setelah akhir hari kerja normal mengalami kenaikan.
Jumlah kesalahan kritis mengalami kenaikan.
Sebagai contoh adalah kesalahan saldo hutang nasabah dapat mengurangi
masukan kas, sehingga membuat nasabah mengalami ketidakpuasan.
·
·
·
·
Keamanan (security)
Seringkali informasi dikirimkan ke setiap orang yang membutuhkannya. Pengawasan
keamanan adalah struktur pengecekan untuk memutuskan jika informasi yang sensitif
ditujukan kepada pemakai yang tidak sah.
Ketepatan waktu (timeliness)
Beberapa gejala yang menunjukkan masalah ketepatan waktu :
Keluaran (throughput) sistem informasi mengalami penurunan.
Troughput adalah tingkat proses transaksi sampai akhir waktu yang bebas kesalahan.
Tumpukan pemasukan data mengalami kenaikan.
Sebuah tumpukan pemasukan data terjadi ketika data transaksi tidak langsung
dimasukkan pada saat itu (ditunda/tertunda).
Keluhan tentang lambatnya sistem membuat laporan mengalami kenaikan.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan program mengalami kenaikan.
Banyaknya keluhan dari pemakai tentang kesulitan dalam menghubungi staff
pemeliharaan program dan staff operasinya.
·
·
·
·
·
Ekonomi (economy)
Biaya dari sebuah sistem informasi akan mengalami kenaikan sesuai dengan
berjalannya waktu. Meskipun ada beberapa biaya yang mengalami penurunan, dan sebagian
akan naik Banyak hal yang menunjukkan kenaikan biaya, seperti konsultan pemeliharaan
hardware dan program, dan sebagainya. Banyak organisasi merekrut konsultan sebagai
programmer atau analis selama proyek.
Untuk jangka pendek secara drastis akan menaikkan biaya tenaga kerja, tetapi untuk
jangka panjang mengurangi biaya karena mempertimbangkan keuntungan sistem informasi
yang didapat.
Efisiensi (eficiency)
Efisiensi adalah berapa banyak produksi meningkat karena tambahan unit sumber
daya dalam proses produksinya. Untuk contoh, sebuah perusahaan mengeluarkan $500.000
untuk sistem inventory. Penjualan mengalami kenaikan $100.000 sebagai hasil dari sistem baru
tersebut. Efisiensi dari sistem tersebut adalah :
100.000
——————- = 20%
500.000
Disini beberapa rasio yang dapat dihitung dan dianalisa, antara lain :
Keluaran / nilai uang (trougput/dollar).
Keluaran / waktu untuk memasukkan data (trougput/data entry hours worked).
Transaksi tanpa kesalahan/waktu (errorless transaction/hours).
Kesalahan yang dibetulkan/nilai uang (errors corrected/dollar).
Perubahan program/jumlah programmer (program changes/number of
programmers).
Biaya kertas/transaksi (paper costs/transaction).
·
·
·
·
·
·
Dapat dipercaya (reliability)
Sebuah indikator penting dari sistem informasi yang adalah dengan memperhatikan
masalah reliabilitasnya. Beberapa gejala tentang masalah reliabilitas, antara lain :
Computer downtime, yaitu sistem informasi bekerja dengan baik ketika komputernya
bagus, kemudian komputer mengalami penurunan.
Banyaknya karyawan mengalami pergantian (turnover), yaitu tingkat rata-rata
karyawan bekerja dengan baik keluar, dan karyawan baru ditraining.
Waktu perbaikan kesalahan program, yaitu pemakai tidak dapat memperkirakan
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah kesalahan informasi,
barangkali satu jam atau empat minggu.
Biaya, yaitu tingginya varian rata-rata biaya setiap bulannya. Tumpukan
transaksi, yaitu jumlah transaksi yang tertunda atau ditolak.
·
·
·
·
·
· Rata-rata kesalahan, yaitu rata-rata kesalahan yang tidak dapat
diprediksi, sehingga perlu menguranginya.
Kegunaan (usability)
sebuah sistem haruslah dirancang sesuai dengan kebutuhan. Jika sistem sulit
digunakan, berarti adalah masalah dalam sistem itu sendiri.
Beberapa gejala yang menunjukkan sedikit kegunaan (poor usability) sistem, antara
lain :
Lamanya waktu pelatihan bagi pemakai pemula.
Tingginya rata-rata kesalahan yang terjadi.
Naiknya keluhan-keluhan pemakai.
Naiknya kemangkiran dari sebagian pemakai komputer.
·
·
·
·
Information systems backlog
Tumpukan pemasukan data adalah sebuah kondisi dimana transaksi yang datang tidak
langsung dimasukkan (posted) ke record pada awal hari kerja berikutnya. Tujuan uatma dari
sistem informasi bisnis adalah menyimpan sumber daya (to keep track of resources),
sehingga kegagalan memperbarui (to update) sumber daya record adalah sebuah masalah sistem
yang serius.
Sebagai analis, adalah penting untuk mengetahui apa yang menyebabkan
tumpukan (backlogs) dan masalah-masalah yang sebabkan systems backlogs.
Terdapat 5 alasan mengapa sebuah tumpukan masalah sistem informasi dapat terjadi :
terjadi
Volume transaksi mengalami kenaikan (transaction volume increase).
Penurunan kinerja (decreasing performance).
Pergantian karyawan yang tinggi (employee turnover).
System downtime.
Transaction variances.
·
·
·
·
·
Beberapa masalah backlogs menyebabkan beberapa kekacauan, antara lain :
Menumpuknya rekord-rekord (lack of record currency).
Kenaikan rata-rata kesalahan (increased error rates).
Kenaikan biaya (increased costs).
Kenaikan pergantian karyawan (increased employee turnover).
·
·
·
·
Deteksi sumber-sumber masalah sistem informasi :
Keluhan pemakai (user complaints).
Perhatian top manajemen (top management concerns)
Penunjuk jalan (scouting).
Pengawas pemakai (user surveys).
Pengawas (audits).
Pengukur kinerja sistem (performance measurement systems).
·
·
·
·
·
·
Laporan awal masalah
Banyaknya catatan-catatan (logs) masalah-masalah laporan dapat digunakan oleh
sistem analis untuk studi awal (preliminary study). Studi ini memutuskan jika laporan atau
deteksi masalah adalah cukup serius untuk menjamin perhatian lebih lanjut dan perhatian apa
saja yang perlu untuk dilakukan.
Analis menyiapkan sebuah laporan awal masalah yang mencakup 4 elemen berikut:
Source, dari mana sumber masalah informasi berasal.
Nature, sebuah deskripsi singkat tentang sumber masalah.
Detailed analysis, pengembangan secara teknis dari masalah (problem nature).
Recommendation, sejauh mana solusi dari masalah akan dikembangkan.
·
·
·
·
Tipe recommendation, terdiri dari :
Masalahnya kecil dan kebutuhan pemeliharaan.
Masalahnya membutuhkan kemampuan sistem.
Masalahnya serius sehingga perlu analisis detail. Rekomendasi ini dimulai dari system
development life cycle. Detail analisis memutuskan apakah
·
·
·
sistem saat ini perlu diganti dengan sistem informasi yang baru.
CONTOH MASALAH PROJECT TI DI INDONESIA
1. Hubungan antara ketidakpastian proyek dan bahwa proyek harus menciptakan suatu
produk atau jasa yang unik. Setiap proyek yang dikerjakan haruslah tepat sasaran dan
memiliki tujuan yang unik, namun bukanlah hal mudah untuk mendefinisikan
sasarannya serta memprediksikan jangka waktu dari pengerjaan proyek tersebut beserta
berapa banyak biaya yang harus di keluarkan. Hal tersebut adalah sumber dari
ketidakpastian sehingganya perlulah dilakukan tata kelola proyek sehingga hal tersebut
dapat diatasi dengan baik. Terutama jika dalam proyek tersebut memasukkan teknologi
baru. Dengan begitu proyek haruslah menghasilkan suatu produk yang unik dan akan
mempunyai manfaat bagi penggunanya.
Langganan:
Postingan (Atom)